Manggar, 15 Oktober 2026 — Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Belitung Timur terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik (FKP) Tahun 2026. Kegiatan yang berlangsung di Warkop Tambak, Desa Padang, Kecamatan Manggar, Kamis (15/10/2026), ini mengangkat tema “Sinergi Pelayanan dan Pengawasan Perizinan Berusaha dalam Mewujudkan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik”.
Forum ini menjadi ruang dialog antara pemerintah daerah, perangkat daerah terkait, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya untuk membahas penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha serta penguatan pengawasan agar berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Kegiatan dibuka oleh Asisten Bidang Administrasi Umum, Zikril, yang hadir mewakili Bupati Belitung Timur, Kamarudin Muten. Forum tersebut diikuti oleh perwakilan organisasi perangkat daerah, camat, kepala desa, organisasi masyarakat, pelaku usaha, insan pers, serta unsur pemangku kepentingan lainnya.
Serap Aspirasi untuk Perbaikan Pelayanan
Kepala DPMPTSP Kabupaten Belitung Timur, Ferry Irwan, menegaskan bahwa Forum Konsultasi Publik merupakan bagian dari komitmen instansinya dalam menghadirkan pelayanan perizinan yang semakin mudah diakses, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat maupun pelaku usaha.
Melalui forum ini, DPMPTSP Beltim membuka ruang bagi para peserta untuk menyampaikan aspirasi, masukan, serta kendala yang dihadapi dalam proses pengurusan perizinan berusaha. Masukan tersebut menjadi bahan evaluasi dalam mengidentifikasi kebutuhan perbaikan dan merumuskan langkah tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan.
Upaya peningkatan pelayanan juga dilakukan dengan memperhatikan hasil evaluasi dan rekomendasi dari pelaksanaan forum sebelumnya. Sejumlah tindak lanjut telah dilakukan, antara lain melalui sosialisasi sistem Online Single Submission (OSS), peningkatan pelayanan di Mal Pelayanan Publik (MPP), serta penguatan koordinasi dalam penyelesaian kendala perizinan.
Perkuat Sinergi Pelayanan dan Pengawasan
Pada pelaksanaan FKP Tahun 2026, pembahasan difokuskan pada peningkatan kualitas pelayanan dan pengawasan perizinan berusaha sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Selain itu, penataan dan pengawasan reklame juga menjadi salah satu perhatian dalam forum tersebut.
Sinergi antara DPMPTSP dan perangkat daerah terkait diperlukan agar pelaksanaan pelayanan dan pengawasan berjalan secara terkoordinasi sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing. Dengan koordinasi yang baik, diharapkan berbagai kendala dalam penyelenggaraan perizinan dapat diidentifikasi dan ditangani secara lebih efektif.
Pengawasan perizinan berusaha juga perlu diimbangi dengan pembinaan dan penyampaian informasi yang tepat kepada pelaku usaha. Dengan demikian, pelaku usaha dapat memahami kewajiban yang harus dipenuhi, sedangkan pemerintah daerah dapat memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Dorong Pelayanan Publik yang Berkelanjutan
DPMPTSP Kabupaten Belitung Timur berharap Forum Konsultasi Publik tidak hanya menjadi sarana penyampaian aspirasi, tetapi juga menghasilkan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti secara konkret oleh pihak terkait.
Melalui forum ini, DPMPTSP Beltim berkomitmen untuk terus melakukan evaluasi dan perbaikan pelayanan secara berkelanjutan dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, profesionalisme, dan integritas.
Partisipasi masyarakat dan pelaku usaha menjadi bagian penting dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas. Dengan komunikasi yang terbuka dan sinergi yang kuat antara pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan, diharapkan penyelenggaraan perizinan berusaha di Kabupaten Belitung Timur semakin baik serta mampu mendukung terciptanya iklim investasi yang kondusif.
DPMPTSP Kabupaten Belitung Timur akan terus berupaya menghadirkan pelayanan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat dan pelaku usaha sebagai bagian dari komitmen mewujudkan pelayanan publik yang prima.
Kembali ke Berita