Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Belitung Timur, Harli Agusta mendampingi Pjs Bupati Belitung Timur, Asmawa Tosepu bersama kepala daerah dari seluruh Indonesia menghadiri kegiatan Gebyar Pelayanan Prima 2024 yang digelar oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Pada acara Gebyar Layanan Prima yang mengusung tema “Wujudkan Ekosistem Pelayanan Publik Transformatif, Inovatif, dan Inklusif," Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas menyampaikan penghargaan pada unit-unit pelayanan publik yang berhasil menghadirkan layanan dengan kualitas di atas rata-rata.
Penghargaan yang disampaikan kepada unit penyelenggara pelayanan publik yaitu kategori Pembinaan pelayanan publik ramah kelompok rentan; Pemantauan keberlanjutan dan replikasi inovasi pelayanan publik (PKRI); serta Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP).
Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan soft launching 22 MPP dan 139 MPP Digital (termasuk Launching MPP Digital Belitung Timur) serta integrasi layanan jaminan pensiun dan penetepan 20 Hub Jaringan Inovasi Pelayanan Publik (JIPP) Untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik pada instansi pemerintah lingkup Kementerian/Lembaga/Daerah.
Menteri Pan RB menjabarkan ada empat ekosistem pelayanan terintegrasi diantaranya yaitu direct service dimana masyarakat dapat menerima pelayanan secara langsung, seperti di MPP. Kemudian selanjutnya, mobile service atau layanan bergerak seperti pemberian layanan dengan menggunakan kendaraan. Kemudian, self service dan electronic service.
Lebih lanjut disampaikan, Kementerian PANRB juga terus mendorong digitalisasi layanan melalui MPP Digital. Kini, MPP Digital dapat diakses di 199 kabupaten/kota. Keputusan ini ditetapkan melalui Keputusan Menteri PANRB No. 457/2024 tentang Penyelenggara Mal Pelayanan Publik Digital Nasional. MPP sendiri membawa dampak terhadap kemudahan berusaha, dimulai dari mempercepat proses pengurusan perizinan, meningkatkan kualitas pelayanan, mengurangi biaya dan waktu, meningkatkan efisiensi dan transparansi, hingga meningkatkan daya saing bisnis.
Sebelumnya, MPP Digital diluncurkan oleh Wakil Presiden K.H Ma’ruf Amin pada 20 Juni 2023 lalu. Bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri, pengajuan izin layanan tenaga kesehatan, dan layanan kependudukan diintegrasikan pada MPP Digital.
Hadir dalam acara tersebut Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas; Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin; Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi; Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat M. Basuki Hadimoeljono; Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial Sunarto; para Gubernur/ Pj. Gubernur, Bupati/ Pj. Bupati, dan Walikota/ Pj. Walikota seluruh Indonesia; serta para penerima penghargaan.
Kembali ke Berita